Derita Rezim, Limbung Disaat Anjloknya Rupiah

****

Negara Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyak faktor yang mendukung pernyataan seperti ini. Selain tentunya yang terpapar di hadapan kita semua adalah, hancurnya sistem berkehidupan di dua daerah bencana, Lombok dan Palu. Akibat terjangan musibah gempa yang diikuti oleh tsunami.

Kemudian daripada itu, pihak pemerintah, yang dalam hal ini seharusnya menyikapinya dengan sigap dan terencana. Malah terkesan amatiran, serba dadakan. Kalau tidak mau disebut, jauh dari arti kata siap.

Belum lagi isu penjarahan. Yang dalam kesempatan selanjutnya, malah dibenarkan isu tadi oleh penangkapan 91 orang pelaku penjarahan pasca bencana. Sangat tragis dan mengundang berbagai kecaman, baik dalam dan luar negeri.

Kalimat tidak baik-baik saja, juga berarti dalam kamus ekonomi. Lihatlah bagaimana kurs rupiah anjlok bukan kepalang hingga mampu menggerus cadangan devisa senilai hampir 290an Triliun. Diperparah lagi oleh defisit transaksi berjalan, dikutip dari laman Bank Indonesia, (BI) telah merilis data defisit transaksi berjalan kuartal II-2018 tercatat 3% atau sebesar US$ 8 miliar.

Dalam kesempatan ini, ada baiknya kita mengutip media luar negeri Indonesia. Semata-mata, agar rasionalitas kita tetap terjaga dengan baik dan sehat. Mengingat, banyaknya akrobatik yang kerap dilakukan pejabat publik, ketika terdesak masalah pelik. Dan di-aminkan oleh cheerleader rezim, atau media mainstream. Ingat saja soal kejadian disuruh nanam cabai sendiri, atau lainnya adalah soal makan keong pengganti daging ? Heheee…

Oleh sebab itu, dikutip dari the Diplomatdotcom, kolumnis Lukas Hunt dalam artikelnya, How Badly is Indonesia’s Economy Really Doing? Disadur ulang sebagai berikut, Ia mengatakan dalam paragraf ketiga tulisannya, dinilai semua sedang berusaha keras untuk menekankan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari hal-hal krisis keuangan Asia, atau memicu gangguan ekonomi yang luas di Asia Tenggara atau bisa mengakibatkan kerusuhan politik yang lebih luas, bahkan sosial di Indonesia, termasuk kerusuhan rasial anti-Cina.

Kemudian Hunt melanjutkan, tidak diragukan lagi bukti untuk garis pemikiran. Rasio utang-untuk-ekuitas Indonesia membengkak menjadi di atas 100 persen, walau sekarang hanya 29 persen, yang jika dibandingkan dengan Thailand sebesar 42 persen dan Malaysia pada 54 persen. Pada indikator lainnya, seperti peringkat kredit dan cadangan, memang Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih sehat daripada sebelumnya pada akhir tahun 1990.

Namun, pada saat yang sama, tetap ada alasan untuk khawatir. Sebagai contoh, utang publik telah meningkat tajam di bawah Presiden Joko Widodo, sampai sebesar 40 persen di angka $295 miliar dari $210 miliar sebelumnya, saat ia mengambil alih kantor presiden empat tahun yang lalu. Kebijakan yang lebih menantang daripada yang nampak diantaranya: keputusan soal rencananya untuk menghabiskan $350 miliar pada banyak proyek-proyek infrastruktur yang dianggap perlu, yang dibuatnya diatas inisiatif tanda tangan jabatan presiden.

Hunt melanjutkan, Greenback menghargai kenaikan suku bunga, baik yang ditandai oleh US Federal Reserve, dan depresiasi nilai rupiah tidak akan membantu angka-angka. Juga perang dagang AS-Cina serta tidak koheren kebijakan dari Presiden AS Donald Trump yang menentang situasi di tingkat global dengan investor menghindari pasar negara berkembang.

Sementara dalam paragraf sembilan, Hunt mengingatkan bahwa hal ini juga perlu dicatat, karena ini sebuah periode yang tidak biasa: ini adalah waktu yang intens dalam politik Indonesia, dimana pemerintah sedang bersiap, untuk kontestasi pemilihan Presiden tahun depan, yang akan menempatkan ujian bagi pemerintahan Jokowi.

***

Dari uraian kolumnis tadi, disebutkan soal peningkatan jumlah hutang -yang otomatis membebani APBN- dalam rezim Jokowi. Membengkaknya biaya infrastruktur yang sebagian besar berasal juga dari hutang. Sementara, benefitnya belum maksimal dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Sementara dalam laporannya, Nikkei Asian Review mengatakan, Utang dari empat perusahaan konstruksi besar milik negara di Indonesia melonjak 57% pada akhir tahun 2017 dari tahun sebelumnya menjadi 156,2 triliun rupiah ($ 11,3 miliar).

Lainnya adalah terkait cadangan devisa, Bank Indonesia (BI) merilis laporan resminya, bahwa cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 sebesar US$ 117,9 miliar, posisi ini terendah sejak Januari 2017. Dan turun lagi menjadi US$ 114,8 miliar pada September 2018.

“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” jelas BI dalam keterangannya, pada 5/10/2018.

Di tempat terpisah, Ekonom Faisal Basri mengingatkan, bahwa benar kinerja ekspor tetap positif, yakni tumbuh 10,4 persen selama Januari-Oktober 2018. tetapi, bukankah pada kurun waktu yang sama, transaksi perdagangan luar negeri (ekspor barang dikurangi impor barang) sudah mengalami defisit sebesar 4,1 miliar dollar AS. Defisit itu disebabkan pertumbuhan impor barang yang meroket sebesar 24,5 persen, lebih dua kali lipat dari pertumbuhan ekspor barang. Defisit perdagangan terakhir terjadi pada 2014 dan itu pun hanya 2,2 miliar dollar AS.

Sejauh ini pemerintah lebih mengedepankan pengendalian impor untuk memperbaiki transaksi perdagangan luar negeri. Kita mendukung upaya ini jika menyasar ke pembasmian pemburuan rente. Di luar itu, tampaknya cara ini bakal kurang efektif dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih ampuh dengan menggenjot ekspor, tulisnya dalam kolom artikel.

Dengan pemaparan beberapa kolumnis, Bank Sentral , serta ekonom tadi. Diprediksi rezim ini akan makin limbung menghadapi faktor internal, apalagi eksternal ekonomi. Stafsus KemenBUMN 214-2019 dalam akun @saiddidu , mengatakan bahwa permasalahan pemerintah ini ada 9 hal yang terjadi bersamaan. Sehingga ekonomi (menjadi) berat : (1) Ekspor stagnan, (2) impor naik, (3) rupiah melemah, (4) bayar utang naik, (5) penerimaan stagnan, (6) bencana alam, (7) harga minyak naik, (8) defisit fiskal, dan (9) defisit transaksi berjalan.

Mari maklumi beban pemerintah.

Khusus poin keenam, bencana alam. Mitigasi bencana yang diharapkan otomatis muncul. Ternyata malah menjadi isu kontra produktif. Disatu sisi, rezim mengatakan ‘dibolehkan’ mengambil dulu barang di beberapa supermarket atau waralaba yang jelas dalam kondisi tidak ada penunggunya. Karena ikut tersapu bencana.

Namun disisi lain, setelah dengan buas masyarakat menjarah barang keperluan sehari-hari. Seperti kita saksikan di tayangan televisi nasional. Rezim serta merta langsung membantahnya. Baik dari level Presiden, Menko Polhukam, Mendagri, bahkan Panglima TNI ikut membantah anjuran tadi.

Sontak saja, ini malah menunjukkan ketidakbecusan pemerintah dalam mitigasi bencana. Dengan level status bencana nasional.

Sudah terseok-seok dalam kinerja ekonomi, ditambah hantaman geo-politik dalam trade war US-China. Sekarang, kinerja rezim makin keropos dengan amatirnya menghadapi hantaman bencana nasional. Gempa-Tsunami di Lombok dan Palu.

Semoga saja, pemerintah segera melakukan akselerasi di setiap lini. Mengingat, bukan soal elektabilitas semata, tapi ini soal nyawa. Soal keberlangsungan kita sebagai bangsa. Apakah bubarnya Uni Sovyet dan Yugoslavia tidak dapat dipetik sebagai pelajaran?

Sekian.

Lukman Hakim

sumber :

https://thediplomat.com/2018/09/how-badly-is-indonesias-economy-really-doing/

https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Debt-at-Indonesian-state-contractors-soars-in-infrastructure-push

https://faisalbasri.com/2018/10/06/cadangan-devisa-kian-tergerus/

****

Advertisements

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: